Website Resmi LDII NTT | DPW LDII NTT Nusa Tenggara Timur
Penentuan 1 Syawal sama halnya menentukan 1 Ramadan: selalu melahirkan perbedaan. Sebab itulah Kementerian Agama berinisiatif mengajak duduk ormas-ormas Islam untuk menetapkan kriteria, agar semua metode penentuan 1 Ramadan dan Syawal bisa seragam.
Ini harapan besar Menteri Agama Suryadharma Ali, agar di masa mendatang tidak ada lagi perbedaan di antara ormas Islam dalam menentukan 1 Syawal. Perbedaan pendapat antara ormas Islam dan pemerintah yang diwakili Kementerian Agama secara tak langsung menunjukkan otoritas pemerintah dalam mengatur kehidupan beragama di Indonesia diabaikan.
“Dalam konteks bernegara, jelaslah ulil amri adalah pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama,” ujar Ketua Komisi Fatwa MUI KH Maruf Amin. KH Maruf Amin berpendapat perbedaan itu wajar, namun segala keputusan yang berkaitan dengan masalah umat Islam, diserahkan kepada Kementerian Agama.
Legitimasi pemerintah ini penting. KH Maruf Amin mengingatkan, di zaman Rasulullah semua orang berhak melihat dan menentukan Ramadan dan Syawal, namun untuk mengumumkannya kepada umat, otoritas itu diberikan kepada Rasulullah SAW, “Karena beliau adalam ulil amri, seterusnya demikian di masa para sahabat dan seterusnya,” ujar KH Maruf Amin.
Untuk itulah Suryadharma Ali akan mengundang ormas-ormas Islam yang memiliki berbagai pandangan berbeda mengenai penentuan 1 Syawal, dalam sidang Isbat. Suryadharma Ali menekankan bahwa selain kementeriannya memegang otoritas mengatur kehidupan beragama, dalam hal penentuan Ramadan dan Syawal, lembaganya telah dilengkapi Badan Hisab Rukyat, yang bekerjasam dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).
Kerjasama dengan LAPAN ini penting, lantaran Kementerian Agama meyakini ilmu hisab dan rukyat sejalan dengan ilmu astronomi. Inilah yang akan ditampilkan dalam sidang Isbat mendatang, yang memadukan hisab dan rukyat dan astronomi sekaligus.
“Dalam menetapkan 1 Syawal, perlu ada jawaban secara keilmuannya. Demikian halnya kelompok yang sering berbeda dalam menetapkan awal bulan,” ujar Suryadharma Ali. Bahkan Kementerian Agama juga mempersilakan para duta besar menceritakan pengalaman mereka menentukan Ramadan dan Syawal di negara mereka.
Selain itu, Menteri Agama juga akan mengundang kelompok masyarakat yang memiliki hitungan hilal yang berbeda untuk hadir di sidang isbat. “Kita akan menampilkan kelompok masyarakat yang menentukan tinggi hilal itu berbeda kriterianya. Ada yang enam, empat, dua, dan di bawah satu derajat. Kita mau tahu alasan ilmiahnya, bagaimana menetapkan kriteria. syukur-syukur ke depan kita bisa menjadi satu kriteria saja,” tambah Suryadharma.
Suryadharma Ali juga meminta agar umat Islam di Indonesia dapat mengacu kepada pemerintah dalam menentukan 1 Syawal mendatang. “Kita harap umat Islam bisa memberikan mandat penuh kepada pemerintah sebagai ulil amri. Manakala ada perbedaan lalu, pemerintah menetapkan awal bulan melalui sidang isbat, maka perbedaan itu dihentikan mengikuti ketetapan pemerintah,” tegasnya.
Kemenag belum bisa memastikan jatuhnya 1 Syawal 1434 Hijriah. Seperti saat penetapan 1 Ramadan 1434 Hijriah lalu, pemerintah perlu mengadakan sidang isbat yang rencananya,sidang isbat 1 Syawal pada Rabu 07 Agustus 2013.
Kepala Departemen Pendidikan Agama dan Dakwah DPP LDII Drs KH Aceng Karimullah sependapat dengan Menteri Agama Suryadharma Ali. Ilmu astronomi sangat membantu dalam menentukan penampakan hilal, dengan kata lain astronomi dapat membantu menentukan hisab dan rukyat, “Penggunaan astronomi menghasilkan hisab dan rukyat yang lebih berkualitas,” papar KH Aceng Karimullah.
Dengan demikian penetapan kriteria melalui konsensus dari ormas menjadi lebih mudah. Aceng Karimullah menekankan pentingnya kekompakan umat Islam dalam penentuan 1 Syawal, “Ormas Islam di Indonesia itu tunduk pada peraturan pemerintah, perbedaan itu keniscayaan, namun sesuatu yang sudah diterima banyak orang dan telah disepakati pemerintah sebagai ulil amri, sebaiknya dilaksanakan. Itulah wujud kekompakan dan badan yang satu. Agar umat islam di Indonesia dapat lebih mudah mewujudkan kesejahteraan bersama,” tutup KH Aceng Karimullah. (aan/lc)
Sumber : http://www.ldii.or.id
