Website Resmi LDII NTT | DPW LDII NTT Nusa Tenggara Timur
Pontianak (8/8). Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan, memuji langkah DPW LDII Kalbar yang menggelar FGD dengan tema ‘Membangun Etika Politik dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Serentak 2020 di Era New Normal’.
“Saya melihat LDII ini sangat baik sekali, membuat suatu kegiatan diskusi dalam menghadapi Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 yang mana kegiatannya memberikan pendidikan politik ke masyarakat supaya tidak salah memilih pemimpin yang amanah agar ke depan lebih baik,” katanya, Selasa (28/7/2020). “Kegiatan ini mudah-mudahan memberikan suatu gambaran yang baik kepada masyarakat untuk memilih seorang pemimpin yang benar-benar bisa kita harapkan untuk membangun Kalbar yang kita cintai,” tambah mantan Bupati Mempawah dua periode ini.
Kegiatan LDII diharapkannya juga menginspirasi daerah lainnya, agar menciptakan Pilkada yang berkualitas dan bermartabat. “Partisipasi masyarakat tidak hanya dalam pemungutan suara, namun juga menjaga situasi keamanan dan ketertiban saat pilkada khususnya di 7 Kabupaten,” katanya.
Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua DPW LDII Provinsi Kalbar Susanto mengatakan, LDII sebagai ormas berbasis keagamaan dibentuk dan didirikan bertujuan meningkatkan peradaban hidup, harkat, martabat dan andil dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Karena itu LDII menilai, sangat penting untuk ambil bagian mensukseskan pelaksanaan Pilkada 2020. “LDII menilai masih banyak praktek politik yang menyimpang, dari sisi moral. Banyak hoaks, bahkan kami temui isu sara untuk komoditas politik mencapai kekuasaan,” kata Susanto.
Selain itu, Pilkada kali ini juga diadakan saat pandemi Corona, karena itu sangat penting bagi penyelenggara pemilihan dan pemerintah mencari solusi terbaik, agar partisipasi pemilih tidak menurun. “Pilkada ini dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Tentu banyak protokol yang haus dipatuhi dan diperhatikan. Jangan sampai dengan dalih keselamatan pemilih enggan menyampaikan hak pilihnya,” jelasnya.
Pada FGD ini, LDII Provinsi Kalbar mengikutsertakan jajarannya yang ada di sejumlah kabupaten dan kota. Jejaring ini nantjnya, akan digunakan LDII Provinsi Kalbar membantu tugas pemerintah dan penyelenggara pemilihan mensukseskan Pilkada yang akan dihelat tanggal 9 Desember 2020. “Kami terpanggil untuk membantu pemerintah, kami libatkan pengurus LDII se-Kalbar. Ini akan kami maksimalkan berkontribusi membangun bangsa dan negara,” ujar Susanto. Menurut Susanto, hasil FGD itu nantinya akan menjadi rekomendasi untuk pemerintah dan penyelenggara, sehingga Pilkada bisa jujur aman bermartabat dan mendapat pemimpin yang legitimat,” tutupnya.
Kegiatan itu menghadirkan narasumber Ketua KPU Kalbar Ramdan, Ketua Bawaslu Kalbar Ruhermansyah, AR. Muzamil dari Prodem dan sebelumnya Wakapolda Brigjen Pol Imam S.yang mewakili Kapolda Kalbar Irjen Pol R Sigid Tri Hardjanto mengatakan tantangan pelaksanaan Pilkada pada masa pPandemi dan masa normal baru (new normal) ini masih terus dibayangi penularan virus covid-19.
Menurutnya, walaupun Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2020 terkait Protokol Kesehatan pelaksanaan Pilkada di situasi Pandemi memiliki relevansi dan signifikansi yang kuat. Namun tantangan berat penyelenggaraan Pilkada di momen pandemi ini tidaklah ringan. Dibutuhkan kedisiplinan, kolaborasi, dan komitmen semua pihak agar dari sisi teknis penyelenggaraan Pilkada dapat berhasil.
“Kami berharap, Pilkada di tengah pandemi harus dipastikan tidak menjadi kluster baru penularan virus covid-19 baik bagi pemilih maupun bagi penyelenggara khususnya petugas Pilkada di lapangan,” harap Kapolda Kalbar dalam sambutan yang disampaikan oleh Waka Polda Kalbar Brigjen Pol Imam Sugianto. Mengenai partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020 ini, masih kata Kapolda Kalbar dalam sambutannya, menjadi persoalan dalam pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi covid 19 dan merupakan tantangan serius bagi penyelenggara. “Pihak penyelenggara Pilkada harus memastikan keamanan dan keselamatan pemilih atas ancaman penularan covid-19 pada saat melakukan pencoblosan,” ingatnya.
Di samping itu, sosialisasi pelaksanaan Pilkada harus lebih maksimal, namun opsi mengurangi sosialisasi penyelenggaraan Pilkada karena alasan pandemi merupakan opsi yang kontraproduktif. “Hal ini mengingat ancaman rendahnya partisipasi masyarakat membayangi Pilkada serentak tahun 2020 di musim pandemi ini,” jelasnya. [susanto/d86]
Oleh: Rully Sapujagad (contributor) / Ludhy Cahyana (editor)
